Penyimpangan di Sekitar Teks Proklamasi

Tidak banyak di antara generasi muda di Indonesia yang mengetahui bahwa sebenarnya ada problem mendasar di sekitar peristiwa proklamasi Republik Indonesia. Adalah seorang tokoh sejarah bernama KH Firdaus AN yang menyingkap terjadinya pengkhianatan terhadap Islam menjelang, saat, dan setelah kemerdekaan. Menurut beliau semestinya ada sebuah koreksi sejarah yang dilakukan oleh ummat Islam. Koreksi sejarah tersebut menyangkut pembacaan teks proklamasi yang setiap tahun dibacakan dalam upacara kenegaraan.

Dalam penjelasan ensiklopedia bebas wikipedia, naskah proklamasi ditulis tahun 05 karena sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.

Berikut isi teks proklamasi yang disusun oleh duet Soekarno-Hatta:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta


Teks tersebut merupakan hasil ketikan Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi.

Proklamasi kemerdekaan itu diumumkan di rumah Bung Karno, jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada 17 Agustus 1945, hari Jum'at, bulan Ramadhan, pukul 10.00 pagi.

Kritik KH Firdaus AN terhadap teks Proklamasi di atas :

1. Teks Proklamasi seperti tersebut di atas jelas melanggar konsensus, atau kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 22 Juni 1945.

2. Yang ditetapkan pada 22 Juni 1945 itu ialah, bahwa teks Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai Teks Proklamasi atau Deklarasi Kemerdekaan Indonesia.


3. Alasan atau dalih Bung Hatta seperti diceritakan dalam bukunya Sekitar Proklamasi hal. 49, bahwa pada malam tanggal 16 Agustus 1945 itu, 'Tidak seorang di antara kami yang mempunyai teks yang resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, yang sekarang disebut Piagam Jakarta, ' tidak dapat diterima, karena telah melanggar kaidah-kaidah sejarah yang harus dijunjung tinggi. Mengapa mereka tidak mengambil teks yang resmi itu di rumah beliau di Jl. Diponegoro yang jaraknya cukup dekat, tidak sampai dua menit perjalanan? Mengapa mereka bisa ke rumah Mayjend.

Nisimura, penguasa Jepang yang telah menyerah dan menyempatkan diri untuk bicara cukup lama malam itu, tapi untuk mengambil teks Proklamasi yang resmi dan telah disiapkan sejak dua bulan sebelumnya mereka tidak mau? Sungguh tidak masuk akal jika esok pagi Proklamasi akan diumumkan, jam dua malam masih belum ada teksnya. Dan akhirnya teks itu harus dibuat terburu-buru, ditulis tangan dan penuh dengan coretan, seolah-olah Proklamasi yang amat penting bagi sejarah suatu bangsa itu dibuat terburu-buru tanpa persiapan yang matang!

4. Teks Proklamasi itu bukan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang tokoh nasional (Soekarno-Hatta), tetapi harus ditanda-tangani oleh 9 (sembilan) orang tokoh seperti dicantum dalam Piagam Jakarta. Keluar dan menyimpang dari ketentuan tersebut tadi adalah manipulasi dan penyimpangan sejarah yang mestinya harus dihindari. Teks itu tidak otentik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Deklarasi Kemerdekaan Amerika saja ditandatangani oleh lebih dari 5 (lima) orang tokoh.

5. Teks Proklamasi itu terlalu pendek, hanya terdiri dari dua alinea yang sangat ringkas dan hampa, tidak aspiratif. Ya, tidak mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia; tidak mencerminkan cita-cita yang dianut oleh golongan terbesar bangsa ini, yakni para penganut agama Islam. Tak heran banyak pemuda yang menolak teks Proklamasi yang dipandang gegabah itu. Tak ada di dunia, teks Proklamasi atau deklarasi kemerdekaan yang tidak mencerminkan aspirasi bangsanya. Teks Proklamasi itu manipulatif dan merupakan distorsi sejarah, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam sejarah tak ada kata maaf, karena itu harus diluruskan kembali teks Proklamasi yang asli. Adapun teks Proklamasi yang otentik, yang telah disepakati bersama oleh BPUPKI pada 22 Juni 1945 itu sesuai dengan teks atau lafal Piagam Jakarta.

Jelasnya, teks proklamasi itu haruslah berbunyi seperti di bawah ini:

PROKLAMASI
Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosujoso, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, KH. Wahid Hasjim, Mr. Muh Yamin.

KH Firdaus AN mengusulkan supaya dilakukan koreksi sejarah. Untuk selanjutnya, demi menghormati musyawarah BPUPKI yang telah bekerja keras mempersiapkan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, maka semestinya pada setiap peringatan kemerdekaan RI tidak lagi dibacakan teks proklamasi �darurat� susunan BK-Hatta. Hendaknya kembali kepada orisinalitas teks proklamasi yang otentik seperti tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 di atas.

Benarlah Nabi Muhammad shollallahu �alaih wa sallam yang mensinyalir bahwa dekadensi ummat terjadi secara gradual. Didahului pertama kali oleh terurainya ikatan Islam berupa simpul hukum (aspek kehidupan sosial-kenegaraan). Tanpa kecuali ini pula yang menimpa negeri ini. Semenjak sebagian founding fathers negeri ini tidak berlaku �amanah� sejak hari pertama memproklamirkan kemerdekaan maka diikuti dengan terurainya ikatan Islam lainnya sehingga dewasa ini kita lihat begitu banyak orang bahkan terang-terangan meninggalkan kewajiban sholat. Mereka telah mencoret kata-kata �syariat Islam� dari teks proklamasi. Bahkan dalam teks proklamasi �darurat� tersebut nama Allah ta�aala saja tidak dicantumkan, padahal dibacakan di bulan suci Ramadhan..! Seolah kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak ada kaitan dengan pertolongan Allah ta�aala...!

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ
�Sungguh akan terurai ikatan Islam simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum dan yang paling akhir adalah sholat.� (HR Ahmad 45/134) (eramuslim)


Tidak banyak di antara generasi muda di Indonesia yang mengetahui bahwa sebenarnya ada problem mendasar di sekitar peristiwa proklamasi Republik Indonesia. Adalah seorang tokoh sejarah bernama KH Firdaus AN yang menyingkap terjadinya pengkhianatan terhadap Islam menjelang, saat, dan setelah kemerdekaan.

Menurut beliau semestinya ada sebuah koreksi sejarah yang dilakukan oleh ummat Islam. Koreksi sejarah tersebut menyangkut pembacaan teks proklamasi yang setiap tahun dibacakan dalam upacara kenegaraan.

Kalau kita bandingkan antara teks proklamasi yang sudah dipersiapkan bahkan seharusnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan teks proklamasi hasil corat-coret Bung Karno, maka setidaknya ada dua masalah mendasar.

Pertama, dalam teks proklamasi otentik terdapat kalimat �Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.� Sedangkan dalam teks teks proklamasi hasil corat-coret Bung Karno kalimat ini tidak ada.

Kedua, dalam teks proklamasi otentik terdapat kalimat �...berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya�. Sedangkan dalam teks proklamasi hasil corat-coret Bung Karno kalimat ini tidak ada.

Kedua catatan di atas merupakan masalah mendasar, terutama bagi ummat Islam. Dihapusnya kalimat yang mencantumkan nama Allah subhaanahu wa ta�aala menyiratkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil jerih payah tangan manusia semata. Seolah bangsa Indonesia tidak pernah membutuhkan Allah ta�aala dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Padahal sejarah jelas mencatat bahwa semenjak para penjajah kafir Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang menginjakkan kaki di bumi Nusantara yang menjadi tulang punggung utama perlawanan terhadap mereka ialah para santri dan para kyai alias ummat Islam. Merekalah para mujahidin fi sabilillah yang dengan gagah berani memerdekakan negeri ini dari kehadiran para penjajah kafir tersebut. Dan selama mereka berjuang ratusan tahun seruan mereka tidak lain hanyalah ALLAH AKBAR...!

Para pendahulu kita menyadari bahwa satu-satunya tempat memohon pertolongan dalam mengusir para penjajah hanyalah Allah subhaanahu wa ta�aala. Ini berlaku sejak perjuangan Fatahillah, Imam Bonjol, Diponegoro hingga Bung Tomo di Surabaya. Dan ini pula yang telah menginspirasi para founding fathers dalam BPUPKI ketika merumuskan teks Proklamasi dan mukaddimah Undang-undang Dasar 1945. Sehingga dengan penuh ke-tawadhu-an mereka mencantumkan kalimat �Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa�. Sebab mereka menyadari bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat diraih tanpa bantuan dan pertolongan Allah ta�aala.

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Laa haula wa laa quwwata illa billah (Tiada daya dan tiada kekuatan selain bersama Allah ta�aala).

Sejarah Islam juga mengajarkan hal ini. Ketika Rasulullah shollallahu �alaih wa sallam memasuki kota Makkah dalam peristiwa fenomenal Fathu Makkah tercatat wajah beliau hampir menyentuh leher untanya karena tawadhu merendahkan diri di hadapan pemberi kemenangan sebenarnya, yakni Allah ta�aala. Berbeda dengan para pemimpin dunia yang biasanya saat merayakan kemenangan mereka membusungkan dada dan mengangkat kepala tinggi seolah ingin menunjukkan bahwa dirinyalah penyebab kemenangan yang diraihnya. Mereka tidak ingat kepada Allah ta�aala samasekali...!

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

�Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah ta�aala dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.� (QS AnNashr ayat 1-3)

Bahkan para founding fathers dalam BPUPKI memandang tidak cukup hanya mencantumkan asma Allah di dalam teks Proklamasi. Mereka malah kemudian mencantumkan jalan hidup seperti apa yang semestinya ditempuh ummat Islam di negeri ini agar tercermin rasa syukur semestinya kepada Allah ta�aala Yang memberikan kemerdekaan sebenarnya. Oleh karena itu tercantumlah di dalamnya kalimat �...berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya.�

Para pendahulu di negeri ini sadar bahwa sekedar menyatakan Allah subhaanahu wa ta�aala sebagai tuhan tidaklah cukup. Namun lebih jauh lagi harus ditegaskan bahwa jalan hidup komponen terbesar bangsa harus diikat dengan syari�at Islam yang digariskan tuhan Allah subhaanahu wa ta�aala. Hanya dengan mengikatkan diri kepada tali agama Allah ta�aala sajalah ummat Islam di negeri ini bakal terpelihara kesatuannya.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

�Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai�. (QS Ali Imran ayat 103)

KH Firdaus AN menulis di dalam catatannya sebagai berikut:

Tanpa disadari, mereka telah memperlihatkan belangnya sebagai nasionalis sekuler dan kolaborator penjajah yang anti Islam, yang membawa masyarakat dan negara ke arah yang dimurkai Allah, yaitu deIslamisasi (baca: menjauhkan diri dari Islam). Jelaslah, kaum nasionalis sekuler tidak tahu arti bersyukur, dan tidak tahu arti syukur nikmat kemerdekaan.

Masih perlukah kita merasa heran mengapa bangsa ini tidak kunjung selesai dirundung malang bila sejak hari-hari awal kemerdekaannya saja para pemimpinnya telah terlibat dalam pengkhianatan yang begitu fundamental...? Wallahu a�lam bish-showwaab.- (eramuslim)




Detail Artikel seputar Proklamasi dihalaman sejarah

PIDATO PIDATO BUNGKARNO

Bung Karno Bicara Supersemar
Durasi: 2.1 menit.

Surat perintah 11 Maret yang biasa disebut Supersemar masih jadi kontroversi. Presiden Soekarno pernah menyinggung hal ini saat pidato 17 Agustus 1966. Supersemar bukan bukan penyerahan kekuasaan. (detikTV)


http://www.youtube.com/watch?v=1jtWSbMwiZs

Pidato Bung Karno Hut RI 17 Agustus 1945
Djangan sekali kali meninggalkan Sejarah (DJASMERAH) (long version)


http://www.youtube.com/watch?v=ymgjxqA7460

SP 11 Maret 1966

Tanggal 11 Maret 1966 amat terkenal dengan penyerahan sebuah surat yang awalnya untuk semata-mata keperluan pengamanan negara dari Sukarno kepada Suharto. Tapi kelanjutannya, surat tersebut nyatanya menjadi tap MPRS no. IX/1966 yang ampuh membawa Indonesia kezaman Orde Baru.

Tiga Serangkai; Pidato Soekarno Mengarah Pada Kegagalan CIA?

simak Pidato Soekarno : "Djas Merah" 17 Agustus 1945

Membaca naskah pidato Soekarno yang bertajuk Djangan Sekali-kali Tinggalkan Sedjarah alias Djas Merah , ingatan akan mengarah ke buku Tem Weiner yang bikin geger: Membongkar Kegagalan CIA. Buku itu menyebut Adam Malik agen CIA. Ada satu kesamaan di dua naskah itu, yaitu penyebutan trio Soeharto, Sultan HB IX dan Adam Malik.

"CIA berusaha mengkonsolidasi sebuah pemerintah bayangan , sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan yang memerintah di Jawa Tengah, dan perwira tinggi angkatan darat berpangkat mayor jenderal bernama Suharto," tulis Tim Weiner.

Dalam pidato terakhir Soekarno sebagai presiden di acara HUT RI pada 17 Agustus 1966, Soekarno juga mengungkit-ungkit nama 3 orang dimaksud. Pidato itu sendiri untuk menegaskan bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) bukanlah penyerahan kekuasaan.

"Dikiranja SP 11 Maret itu suatu 'transfer of authority', padahal SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan," demikian teks pidato Djas Merah.

Pernyataan Soekarno di atas merupakan hasil evaluasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Soeharto usai menerima Supersemar. Bahkan Soekarno sempat melontarkan pernyataan adanya upaya 'coup' atau kudeta atas dirinya.

"Apalagi kataku tadi, dalam tahun 1966 ini! Tahun 1966 ini, kata mereka.., eindelijk (lama-lama), at long last, Presiden Soekarno telah didjambret oleh rakyatnya sendiri; Presiden Soekarno telah di-coup; Presiden Soekarno telah dipreteli segala kekuatannya; Presiden Soekarno telah ditelikung oleh satu 'triumvirat' jang terdiri dari Djenderal Suharto, Sultan Hamengku Buwono dan Adam Malik ," kata Soekarno.

"Seorang pemimpin berkata, one cannot escape history. Saja pun berkata seperti itu, tapi saja tambahkan. Never leave history, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," kata Soekarno.

Dari 800 lebih halaman di buku Membongkar Kegagalan CIA karya Tim Weiner, wartawan The New York Times yang pernah meraih Pulitzer, cerita soal Indonesia hanya makan 5 halaman saja, dimulai pada halaman 329. Meski sekelumit, namun pengakuan perwira CIA bahwa Adam Malik adalah agen CIA menggegerkan Tanah Air.

"Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik," ujar Clyde McAvoy, perwira CIA itu, dalam sebuah wawancara pada tahun 2005. McAvoy bertemu dengan Adam Malik di sebuah tempat rahasia dan aman di Jakarta pada 1964.

"Dia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut," tambah McAvoy.

Adam Malik dirinci lebih dalam lagi setelah itu. Disebutkan, dalam beberapa minggu yang menegangkan pada bulan Oktober 1965, Negara Indonesia terpecah dua.

Tim Weiner menulis, "CIA berusaha mengkonsolidasi sebuah pemerintah bayangan, sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan yang memerintah di Jawa Tengah, dan perwira tinggi angkatan darat berpangkat mayor jenderal bernama Suharto.

"Malik memanfaatkan hubungan dengan CIA untuk mengadakan serangkaian pertemuan rahasia dengan Duta Besar Amerika yang baru di Indonesia, Marshall Green. Sang Duta Besar mengatakan bahwa dia bertemu dengan Adam Malik "di sebuah lokasi rahasia" dan mendapatkan "gambaran yang sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Suharto dan apa yang dipikirkan Malik serta apa yang mereka usulkan untuk dilakukan" buat membebaskan Indonesia dari komunisme melalui gerakan politik baru yang mereka pimpin, yang disebut Kap-Gestapu.

Tim Weiner juga menulis, "Pada pertengahan bulan Oktober 1965, Malik mengirimkan seorang pembantunya ke kediaman perwira politik senior kedutaan, Bob Martens, yang pernah bertugas di Moskow ketika Malik juga bertugas di sana sebagai diplomat Indonesia. Martens menyerahkan kepada utusan Malik itu sebuah daftar yang tidak bersifat rahasia, yang berisi nama 67 pemimpin PKI, sebuah daftar yang telah dia rangkum dari kliping-kliping surat kabar komunis."

Pada bagian lain disebutkan juga bahwa Duta Besar Green, McGeorge Bundy (Penasihat Keamanan Nasional) dan Bill Bundy (Asisten Menlu untuk Timur Jauh), melihat Suharto dan Kap-Gestapu layak mendapat bantuan AS. Namun Duta Besar Green mengingatkan bahwa bantuan itu tidak boleh berasal dari Pentagon atau Deplu. Program bantuan itu tidak akan bisa dirahasiakan; risiko politisnya sangat besar. Akhirnya disepakati bahwa uang itu harus ditangani oleh CIA .

Mereka sepakat untuk mendukung militer Indonesia dalam bentuk bantuan obat-obatan senilai US$ 500.000 yang akan dikirimkan melalui CIA dengan pengertian bahwa angkatan darat akan menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan uang tunai.

Dubes Green, setelah berunding dengan Hugh Tovar, mengirimkan pesan telegram kepada Bill Bundy, yang merekomendasikan pembayaran uang dalam jumlah yang cukup besar kepada Adam Malik:

"Ini untuk menegaskan persetujuan saya sebelumnya bahwa kita menyediakan uang tunai sebesar Rp 50 juta (sekitar $ 10 ribu) buat Malik untuk membiayai semua kegiatan gerakan Kap-Gestapu. Kelompok aksi yang beranggotakan warga sipil tetapi dibentuk oleh militer masih memikul kesulitan yang diakibatkan oleh semua upaya represif yang sedang berlangsung...

Kesediaan kita untuk membantu dia dengan cara ini, menurut saya , akan membuat Malik berpikir bahwa kita setuju dengan peran yang dimainkannya dalam sebuah kegiatan anti-PKI, dan akan memajukan hubungan kerja sama yang baik antara dia dan angkatan darat.

Kemungkinan terdeteksinya atau terungkapnya dukungan kita dalam hal ini sangatlah kecil, sebagaimana setiap operasi "tas hitam" yang telah kita lakukan."

Tim Weiner juga menulis, "Sebuah gelombang besar kerusuhan mulai meningkat di Indonesia. Jenderal Suharto dan gerakan Kap-Gestapu telah membunuh begitu banyak orang. Dubes Green kemudian memberi tahu Wapres Hubert H Humprey dalam sebuah pembicaraan di kantor wakil presiden di Gedung Capitol bahwa "300.000 sampai 400.000 orang telah dibantai" dalam "sebuah pertumpahan darah besar-besaran".

Wakil Presiden menyebutkan bahwa dia telah mengenal Adam Malik selama bertahun-tahun, dan Dubes memujinya sebagai "salah satu orang terpintar yang pernah dia temui." Malik dilantik sebagai menteri luar negeri, dan dia diundang untuk berbincang-bincang selama 20 menit dengan Presiden Amerika di Oval Office. Mereka menghabiskan waktu berbincang-bincang tentang Vietnam.

Pada akhir pembicaraan mereka, Lyndon Johnson mengatakan bahwa dia memiliki perhatian amat besar tentang perkembangan di Indonesia dan dia mengirimkan salam hangatnya untuk Malik dan Suharto. Dengan dukungan AS, Malik kemudian terpilih menjadi ketua Sidang Umum PBB." (dtk/suaramedia)





Soekarno, Supersemar dan Djas Merah
Jakarta - Peralihan kepemimpinan Soekarno ke Soeharto berawal dari adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Soekarno paham betul dia 'ditelikung' Soeharto gara-gara surat itu. Maksud hati ingin memberi perintah pengamanan belaka, apa daya malah terjadi 'pengalihan kekuasaan'.

Soekarno sendiri dalam beberapa pidatonya pasca penyerahan Supersemar, menegaskan bahwa surat perintah itu bukanlah penyerahan kekuasaan. Dia tetap Presiden RI yang sah.

Pada 1 April 1966, atau beberapa minggu setelah 11 Maret, Soekarno berpidato di Masjid Istiqlal dalam peringatan Idul Adha. "President Soekarno has not been toppled, Presiden Soekarno tidak digulingkan. President Soekarno has not been ousted. Presiden Soekarno tidak ditendang keluar. President Soekarno is still president."

Namun penegasannya yang terkenal tertulis dalam naskah pidato terakhir Soekarno sebagai presiden pada tanggal 17 Agustus 1966 yang berjudul 'Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah' atau 'Djas Merah'.

"Dikiranja SP 11 Maret itu suatu 'transfer of authority', padahal SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan," ujar Soekarno seperti tercantum dalam naskah.

Soekarno dalam pidatonya merasa kecewa terhadap Soeharto yang salah mengartikan Supersemar. Menurut Soekarno, Supersemar itu ditujukan untuk melakukan antisipasi langkah-langkah pengamanan terhadap dirinya, pengamanan terhadap ajaran yang dipegangnya dan pengamanan terhadap pemerintahan yang berkuasa.

"Bukan penjerahan pemerintahan! Bukan Transfer of Authority!" ujar Soekarno.

Jika seluruh isi teks dicermati, tampak kemarahan yang luar biasa ditunjukkan oleh Soekarno. Sambil sesekali memekikkan semangat perjuangan, ia juga secara eksplisit menuding Soeharto sebagai biang kehancuran pemerintahan yang ditampuknya.

"Mereka ketjele sama sekali! Dan sekarang pun, pada hari Proklamasi sekarang ini mereka ketjele lagi! Lho, Soekarno masih Presiden! Soekarno pemimpin besar revolusi! Soekarno masih mandataris MPRS! Soekarno masih Perdana Menteri! Soekarno masih berdiri lagi di mimbar ini!" pekiknya.

Dalam pidato 10 Desember 1966 di Istora Senayan, Soekarno kembali menegaskan pesan serupa. "It (Supersemar) is not a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekadar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan, untuk ini, untuk itu, untuk itu."(mad/nrl/detik)

http://www.detiknews.com/read/2008/12/05/100900/1048572/10/soekarno-supersemar-dan-djas-merah